Mengoptimalkan Penerimaan Negara Melalui RUU Profesi Penilai

Mengoptimalkan Penerimaan Negara Melalui RUU Profesi Penilai

Smconsult – Rancangan Undang-Undang profesi penilai sekarang ini masih terus dibahas. RUU ini nantinya akan berperan sangat penting dalam upaya penyelamatan asset negara termasuk dari sektor keuangan lainnya. RUU Profesi penilai nantinya akan mampu meningkatkan pemasukan negara terutama dari sektor pajak, bahkan bisa jadi pemerintah daerah akan turut mendapatkan manfaat dari keberadaan penilai ini.

Sebagai contoh paling sesuai adalah keberadaan dari profesi penilai yang masih ada kaitannya dengan pajak bumi dan bangunan maupun BPHTB (Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan).

“Terutama dari sektor PBB serta BPHTB melalui pemberian Nilai Jual Objek Pajak yang baik dan benar” ungkap Misbakhun selaku Anggota Komisi XI DPR RI.

Apalagi karena Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani Indrawati telah berjanji untuk memasukan Rancangan Undang-Undang profesi penilai dala Prolegnas segera dibahas para anggota DPR.

“Yang pertama adalah untuk membuat jasa penilai memperoleh kepasitan dalam step by step menjalankan fungsi penilainnya” ucap Sri Mulyani.

Ada pun alasan lainnya, Sri Mulyani mengatakan jika profesi penilai ini mempuyai aturan main yang jelas dalam menjalankan tugasnya selama ini terutama ketika melayani masyarakat dengan penuh tanggung jawab.

Misbakhun mengungkapkan, jika ada hal lainnya yang ditawarkan oleh RUU profesi penilai bila kelak berhasil diberlakukan, tidak lain adalah jaminan atas informasi serta data transaksi jual beli property. Profesi penilai pun sangat penting untuk sektor perbankan, karena penilai akan bisa memberikan kepastian dari potensi resiko kredit dari nilai agunan yang bisa dipercayai. Bila ada penilaian yang seimbang dan tepat di antara kredit dan agunan maka potensi yang muncul dari kredit bermasalan maupun non-performing loan dapat ditekan dengan baik dan benar.

“Bila ada penilaian yang seimbang dan tepat maka NPL, nilai asset, asset disposal juga recovery rate akan jadi lebih bugar dan sehat, perbankan nantinya akan ikut sehat juga” tambahnya.

Perlu diketahui jika sebetulnya tumbuhnya kepastian dari harga transaksi tanah itu tidak ada hubungannya dengan NJOP, jadi akan meminimalisir efek mafia tanah juga spekulan dalam hal pemanfaatan situasi dari pengadaan tanah maupun transaksi umumnya.